Our services

Learning Center

Learning Center berbasis pelatihan / Seminar pajak yang aplikatif yang di selenggarakan diberbagai kota-kota besar di Indonesia yang telah diikuti ribuan peserta.

In House Training

Pelatihan yang berdasarkan peminatan khusus klien tertentu dengan latar belakang industri beragam, bertempat sesuai kesepakata. Tema/topik disesuaikan dengan lingkup industri atau kebutuhan bisnis klien.

Brevet Pajak

Pelatihan Brevet A dan B serta C, terpadu didesign untuk bisa memberikan pengetahuan dan kemampuan yang komprehensif dalam bidang perpajakan sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik dan benar.

LATES NEWS TAX

JADWAL SEMINAR PAJAK

< 2019 >
November
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Oktober
Oktober
Oktober
Oktober
Oktober
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  • PPh PASAL 21
    All day
    11/11/2019-12/11/2019

    “PPh PASAL 21- PRAKTIS DAN SISTEMATIS”

    (The Groove Kuningan) 11 – 12 November 2019

    Dapatkan Update e-SPT PPh 21 – 2016 terbaru ver 2.4 dan Update Aplikasi Excel:
    Update aplikasi Excel:

    – Impor A1 seluruh Pegawai Tetap termasuk yang dibawah PTKP:
    Berdasarkan praktik dilapangan sudah banyak KPP yang meminta agar Bukti Potong A1 diinput ke
    dalam e-SPT, untuk itu LM Formasi menyediakan fasilitas impor seluruh Bukti Potong A1.
    – Pembetulanataspembulatan per-seribudikenakanuntukpendapatankenapajakbagipegawaiharian yang
    dibayarkansecarabulanan, bukanPPhnya yang dibulatkan;

    Update e-SPT:

    – Filter Duplikasi (pada versi 2.4, duplikasi impor Pegawai Tetap tidak berfungsi)
    – Tombol ’Select All’ sudahtersediauntukmenghapusbuktipotong;
    – Pembetulanataspembulatan per-seribudikenakanuntukpendapatankenapajakbagipegawaiharian yang
    dibayarkansecarabulanan, bukanPPhnya yang dibulatkan;

    Update Peraturan PPh Pasal 21 2016:

    1. PMK-NOMOR101/PMK.10/2016 dan PMK 102/PMK.10/2016 TANGGAL 22 JUNI 2016
    Tentangpenyesuaianbesarnya PTKP dan PMK 102
    tentangPenetapanbagipenghsailansehubungandenganpekerjaandaripegawaiharian dan mingguan

    2. PER – 16/PJ/2016 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2016
    TentangPedomanTeknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan PelaporanPajakPenghasilanPasal 21
    Dan/AtauPajakPenghasilanPasal 26 SehubunganDenganPekerjaan, Jasa, Dan KegiatanOrangPribadi
    Jelang kahir tahun 2017,Pengelolaan PPh Pasal 21 harus dilakukan dengan sebaik mungkin karena
    berhubungan dengan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, baik itu pegawai tetap, pegawai tidak tetap
    ataupun bukan pegawai. Jika terjadi kesalahan perhitungan dapat berakibat fatal. Tidak sedikit dijumpai
    dibeberapa perusahaan para pegawai proteskepada perusahaan bagian HRD/bagian divisi pajak karena
    adanya kesalahan pemotongan. Setiap Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah ber-NPWP akan
    melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, jika dari pemotongan PPh Pasal 21 sudah salah, maka
    dipastikan nanti SPT Tahunannya dapat bermasalah,,,

    THE BESTSOLUTION !
    Bagaimana melakukan perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 dengan baik dan benar
    Bagaimana menghitung PPh Pasal 21 dengan kertas kerja yang user friendly
    DampaklebihbayarPPhPasal 21 akibatPerubahan PTKPsertakaryawan resign
    Pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21sertaDampak BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan terhadap
    Perhitungan PPh Pasal 21
    Cara mudahmelakukan gross up PPhPasal21danTax Planning PPh Pasal 21

    Studi Kasus;
     Menghitung PPh Pasal 21 dari Januari sd Desember
     Menghitung PPh Pasal 21 jika ada karyawan berhenti bekerja
     Menghitung PPh Pasal 21 jika ada karyawan baru
     Menghitung PPh Pasal 21 jika ada karyawan baru pindahan
     Menghitung PPh Pasal 21 atas THR, Bonus dll
     Menghitung PPh Pasal 21 Masa Desember

    FREE update aplikasiPPh
    21 tahun pajak2018-
    2019!!

     Menghitung dan membuat Bukti Potong A-1
     Menghitung dan membuat Bukti Potong Non Pegawai Tetap seperti Tenaga Kerja Lepas, Tenaga Ahli dan
    Komisaris
     Cara membuat Espt PPh Pasal 21 baik normal maupun pembetulan
     dampak perubahan PTKP terhadap penghasilan Karyawan
     Apakah Perubahan PTKP berpengaruh terhadap PPh Pasal 21 yang sudah dipotong dari Karyawan?
     Apakah Perusahaan Wajib mengembalikan PPh Pasal 21 Karyawan akibat kelebihan potong?
     Bagaimana cara melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 akibat adanya perubahan PTKP?
     Bagaimana mekanisme pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Desember 2016? Bagaimana dampak kewajiban
    PPh Pasal 21 Masa Desember akibat adanya perubahan PTKP ?
     Bagaimana Dampak BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan terhadap Perhitungan PPh Pasal 21?
     Dll.

    TujuanPelatihan:

    1. Peserta mampu menghitung PPh Pasal 21 Masa Januari sd Desember, melakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 baik karena
    perubahan PTKP dan karena perubahan peraturan perpajakan ataupun akibat kesalahan tulis atau hitung.

    2. PesertamemperolehupdateketentuanPPhPasal 21 yang kiniberlakumaupun yang akanberlaku, memahamipenghitunganPPhPasal 21
    danadministrasi yang harusdilakukan, mengetahuirisikopelaksanaankewajibanPPhPasal 21 dancaramenghindarinya,
    dapatmelakukanevaluasidantindakanperbaikanataspelaksanaankewajibanPPhPasal 21 yang belumtepat.

    3. PesertadapatmenggunakanAplikasiPPhPasal 21secaratepatuntukmenghitung, mencetakformulirPPhPasal 21,
    sertamempermudahpelaporanmelalui e-SPT denganmenggunakanfasilitasimpordatasehinggaterhindardari proses input yang banyakmemakanwaktu.

    Peserta:
    HRD Manajer/Staff, Payroll Staff, Tax Manager/Officer, Finance Manager/Staff, Accounting Manager/Staff, konsultan pajak dansebagainya.
    Materi:

    Materi H-1
    Konsep pemotongan PPh Pasal 21: Ruang lingkup, hak, kewajiban dan sanksi pajak terkait PPh Pasal 21; Objek dan non
    objek PPh 21;,DampakPerubahan PTKP, BPJS KesehatandanKetenagakerjaan, Penghitungan PPh Pasal 21 untuk
    pegawai tetap dan berbagai variasinya;Penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tidaktetap, komisaris dan bukan
    pegawai lainnya;PerhitunganPPhPasal 21 AwalTahun, Tengah Tahun, MasaPajakTerakhir, Pelaporan PPh 21 Masa
    Desember, Instalasi Espt PPh Pasal 21.
    Materi H-2
    Praktik penghitungan PPh Pasal 21 dengan aplikasi Excel, praktik pengisian e-SPT PPh Pasal 21,Studi Kasus
    Pembetulan , pencetakan bukti potong dengan menggunakan fasilitas aplikasi berbasis MS Excel.

    Investasi Hanya :Rp3.500.000,00 ( tiga juta lima ratus ribu rupiah )

    (Pastikan diri Anda Terdaftar dan Transfer Sd Maximal Tgl : 31 DES 2019).

    Pembicara : DIKI KURNIAAWAN SE., MM – Tim Konsultan Pajak “Formasi” dan Redaktur Indonesian Tax Review;
    Catatan:Mohon diperhatikan bahwa pembatalan setelah H-3 akan dikenai cancellation fee sebesar Rp 800.000,00.

12
13
  • PSAK Terkini ( 71/72/73 ) dan PSAK 24
    00:00
    13/11/2019-14/11/2019

    AKUNTANSI worksheet IMBALAN KERJA PSAK 24 & PSAK berlaku efektif 1 Januari 2020 PSAK 71, 72, DAN 73

    Latar Belakang :

    Tiap perusahaan selayaknya membuat cadangan kewajiban pensiun untuk karyawannya. Akuntansi untuk imbalan kerja manfaat pasti PSAK 24 terbaru menyebutkan hanya metode OCI (Other Comprehensive Income) yang berlaku saat ini.  OCI merupakan salah satu ciri khas dari PSAK terkini berbasis IFRS yang merupakan komponen dari “Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif  Lainnya” serta komponen ekuitas. Pembahasan juga mencakup imbalan kerja manfaat pasti dari sisi UU dan SAK ETAP. Selain itu, PSAK baru juga akan berlaku efektif per 1 Januari 2020 yaitu PSAK 71, 72, dan 73 yang terkait dengan Instrumen Keuangan, Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, dan Sewa.

    PSAK 71 memperkenalkan tentang pengaturan klasifikasi dan pengukuran instrumenkeuangan berdasarkan karakteristik kontraktual arus kas dan bisnis model entitas. Jika aset keuangan merupakan instrumen utang sederhana dan tujuan model bisnis entitas adalah untuk mendapatkan arus kas kontraktual, aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Sebaliknya, jika aset keuangan dimiliki dengan tujuan model bisnis untuk memperoleh arus kas kontraktual dan untuk diperdagangkan, aset keuangan tersebut diukur pada nilai wajar dan disajikan dalam laporan posisi keuangan, sedangkan informasi biaya perolehan diamortisasi disajikan dalam laporan laba rugi.

    PSAK 72 akan menggantikan seluruh standar yang terkait dengan pengakuan pendapatan yang ada saat ini, yaitu: PSAK 23: Pendapatan; PSAK 34: Kontrak Konstruksi;  ISAK 10: Program Loyalitas Pelanggan, ISAK 21: Perjanjian Konstruksi Real Estat, ISAK 27: Pengalihan Aset Dari Pelanggan, dan PSAK 44: Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estate.

    PSAK 73 akan menggantikan seluruh standar yang terkait dengan sewa yang ada saat ini, yaitu : PSAK 30 (Sewa), ISAK 8 (Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa), ISAK 23 (Sewa Operasi – Insentif), ISAK 24 (Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang  Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa), dan ISAK 25 (Hak atas Tanah).

    Tujuan Pelatihan :

    a. Peserta dapat membuat kertas kerja imbalan kerja PSAK 24
    b. Peserta memahami perbedaan PSAK 71 terkait instrumen keuangan dan perbedaannya dengan PSAK sebelumnya yaitu PSAK 55
    c. Peserta memahami pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72
    d. Peserta memahami perlakuan akuntansi untuk sewa berdasarkan PSAK 73

    OUTLINE MATERI

    a) PSAK 24 : Imbalan Kerja
    b) Overview PSAK 71 (IFRS 9)
    c) Klasifikasi instrument keuangan berdasarkan PSAK 50/55 dan PSAK 71
    d) Penyajian asset keuangan berdasarkan PSAK 50/55 dan PSAK 71
    e) Nilai wajar dan perhitungan amortized cost
    f) Materiality &amp; significancy
    g) Perhitungan CKPN kolektif dan individual (cash flow dan collateral)
    h) Impairment
    i) Pemulihan impairment
    j) Overview IFRS 9 terkait perubahan detail di PSAK 71
    k) Perbedaan PSAK 50/55 dengan IFRS 9
    l) Instrumen Lindung Nilai

    1. Item yang Dilindung Nilai
    2. Akuntansi Lindung Nilai

    m) PSAK 24 : Imbalan Kerja
    n) Perbedaan PSAK 30 dan PSAK 73 tentang akuntansi sewa.
    o) PSAK 72 : Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan serta hubungannya dengan PSAK sebelumnya yang akan dicabut.

    Siapa Yang Harus Mengikuti Pelatihan Ini?

    Pemegang Saham, Direktur , Tax Manager/Supervisor, General Manager, Tax Officer ,
    Staff/Finance, dsb

    PEMBICARA

    Ahalik, SE, Ak, M.Si, M.Ak, CMA, CPMA, CPSAK, CPA, DipIFR, ACPA, CA

    Instruktur adalah partner di KAP MGN, KJA Ahalik, dosen tetap di Kalbis Institute Jakarta,
    serta konsultan dan trainer di bidang IFRS, akuntansi keuangan, dan akuntansi manajemen.
    Instruktur menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi di Perbanas Institute sebagai lulusan
    terbaik, Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAK)  dan Magister Ilmu Administrasi di
    Universitas Indonesia, serta Magister Akuntansi.  Instruktur juga memiliki sertifikasi di
    bidang Akuntansi yaitu CMA Australia, CPMA dari IAMI, CPSAK dan CA dari Ikatan
    Akuntan Indonesia, CPA dari IAPI, Diploma of IFRS dari ACCA, serta Asean CPA dari
    ACPACC.  Instruktur juga aktif sebagai pengurus Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) wilayah
    Jakarta.

    Tempat :

    The Grove Suites Kuningan Jakarta

    Fasilitas :

    Materi, Coffee Break, Lunch, Sertifikat peserta.

    Investasi Hanya :

    Rp 4.000.000,- ( untuk 1 peserta selama 2 hari )

     

  • Update Terbaru Peraturan PPh Badan
    08:00 -17:00
    13/11/2019-14/11/2019

    PPH PASAL 25

    • PMK -9/PMK.03/2018 Pertanggal 23 Januari 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
    • Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT);
    • PMK 35/010. /2018 tentang Pemberi Fasilitas pengurangan PPh Badan
    • PER 25 –PJ-2017 tgl.9 Desember 2017 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal
    • Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan.
    • PER 30/PJ/2017 tentang Bentuk formulir SPT pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dan wajibpajak
    • badan beserta petunjuk pengisianya.
    • PP nomor 23 tahun 2018 tentang WP dikenakan PPH Final
    • PMK. No. 15 tentang cara lain menghitung Peredaran bruto

    Menyusun SPT PPh Badan tidak semudah seperti membalik telapak tangan. Ada beberapa hal yang wajib diperhatikan oleh setiap WP. SPT yang disusun harus diselaraskan dengan seluruh peraturan perpajakan yang berlaku. Benar bila dikatakan bahwa laporan keuangan komersial yang dibuat perusahaan sudah selayaknya harus selaras dengan akuntansi keuangan yang berlaku, namun untuk tujuan perpajakan laporan komersial tersebut belumlah cukup.
    Agar laporan keuangan untuk tujuan perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan, maka kita wajib melakukan beberapa koreksi atas laporan keuangan komersial. Kita semua wajib mengetahui dan melakukan koreksi yang diminta sesuai dengan aturan pajak yang berlaku, untuk menghasilkan laporan keuangan fiskal. Koreksi-koreksi fiskal merupakan jembatan untuk pengisian SPT Tahunan PPh Badan.

    Ikuti Dan Hadiri Seminar Pajak Update Terbaru Peraturan PPh Badan!!!

    Apa Yang Anda Dapatkan Dari Seminar Ini?

    1. Peserta dapat mengidentifikasi penghasilan dan biaya komersial apa saja yang perlu dikoreksi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
    2. Peserta mampu menyusun kertas kerja rekonsiliasi fiskal dari laporan keuangan komersial ke laporan keuangan fiskal.
    3. Peserta mampu melakukan evaluasi dan review seluruh transaksi yang terjadi di tahun pajak 2015.
    4. Peserta dapat menghitung PPh Badan yang terutang secara akurat sesuai dengan peraturan perpajakan.
    5. Peserta dapat menghitung penyusutan dengan cepat dan mudah serta melakukan proses impornya ke e-
      SPT dengan cara yang lebih sederhana (dalam bentuk xls yang bisa diubah ke file csv secara cepat).

    Materi:
    Hari pertama : 09.00 sd 16.30

    1.    Penghasilan dan Biaya menurut perpajakan
    2.    Penghasilan bukan objek pajak dan biaya-biaya yang tidak dapat dibebankan
    3. Dasar penghitungan PPh Terutang cfm fiskal
    4. Penyusutan aktiva tetap (mobil dinas, handphone, dll) dan amortisasi.
    5.    Biaya penyisihan/ cadangan dan Kredit Pajak
    6.    Sumbangan, biaya promosi, software dll
    7.    Perhitungan laba rugi selisih kurs
    8.    Peluang-peluang melakukan efisiensi PPh Badan yang berkaitan dengan biaya SDM
    9.    Rekonsiliasi fiskal PPh Badan dengan PPh Pasal 21, PPh Badan dengan PPN
    10.    Perhitungan PPh Badan dan Fasilitas pengurangan tarif 50% bagi UMKM
    11. PPh Final 1% dan dampaknya bagi PPh Badan
    12. Syarat SKB sehubungan dengan PP 46 agar  bebas pemotongan/pemungutan WHT
    13. Diskusi interaktif

    Hari kedua: 09.00 sd 16.30

    Di hari kedua, peserta diharapkan untuk membawa laptop untuk mempraktekkan perhitungan SPT Badan, perhitungan penyusutan, dan praktek e-SPT.

    14. Kompensasi Kerugian
    15. Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25
    16. Tehnik membuat Rekonsiliasi PPh Badan
    17. Praktek pengisian SPT Tahunan PPh Badan 2017
    18. Pengenalan e-SPT PPh badan
    19. Pembuatan e-SPT PPh Badan 2017
    20. Cara membuat Multi NPWP
    21. Diskusi interaktif.

    Free Aplikasi Format Excel Untuk Perhitungan, Penyusutan dan Kertas Kerja Rekonsiliasi SPT PPh 2017 Sehingga Penyusunan yang Siap Impor Data e- SPT ( csv) dengan Formulir PPh WP Badan

    Biaya : Rp 3.500.000,- ( untuk 1 peserta )
    Pembicara: Tim Konsultan Pajak “Formasi” dan Redaktur Indonesian Tax Review.

     

    Formulir Pendaftaran Seminar Pajak

     

    Verification

    Info Lebih Lengkap Hubungi :
    TLP/ WA : 0895-3300-53505

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

GALERI

Tentang KAmi

SmartTax Leading Edu Tax adalah website perpajakan yang menyediakan berbagai informasi dan layanan untuk memenuhi berbagai kebutuhan tentang perpajakan para profesional bisnis dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di berbagai perusahaan swasta, BUMN, dan lembaga pemerintahan.

SmartTax melayani pelatihan umum ( public training ), pelatihan di lokasi perusahaan atau lembaga yang membutuhkan ( inhouse training ) dan pelatihan Brevet A, B dan C.

Learning Center
96%
In House Training
93%
Brevet Pajak
93%

OUR CLIENTS