Our services

Learning Center

Learning Center berbasis pelatihan / Seminar pajak yang aplikatif yang di selenggarakan diberbagai kota-kota besar di Indonesia yang telah diikuti ribuan peserta.

In House Training

Pelatihan yang berdasarkan peminatan khusus klien tertentu dengan latar belakang industri beragam, bertempat sesuai kesepakata. Tema/topik disesuaikan dengan lingkup industri atau kebutuhan bisnis klien.

Brevet Pajak

Pelatihan Brevet A dan B serta C, terpadu didesign untuk bisa memberikan pengetahuan dan kemampuan yang komprehensif dalam bidang perpajakan sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik dan benar.

LATES NEWS TAX

JADWAL SEMINAR PAJAK

< 2019 >
September
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  • KEBIJAKAN PEMERIKSAAN PAJAK 2019
    08:00 -16:00
    11/09/2019-12/09/2019

    KEBIJAKAN PEMERIKSAAN PAJAK 2019 SIAPKAH ANDA?

    Deskripsi

     13 Agustus 2018 yang lalu Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SE- 15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana diubah dengan PMK- 184/PMK.03/2015
     Peraturan baru ini lebih lugas dan mengubah bisnis proses pemeriksaan dan melibatkan bukan hanya tim pemeriksa namun setiap bagian organisasi di Direktorat Jenderal Pajak.
     Direktorat Jenderal pakak telah dan akan terus memanfaatkan data yang tersedia (Pemeriksaan berbasis data) untuk meminimalkan resiko kalah saat bersengketa dengan Wajib Pajak.
     Profil Wajib Pajak menjadi penting saat menentukan apakah akan masuk DSP3.
     Perubahan yang terjadi ini berimbas kepada resiko yang dihadapi Wajib Pajak, sehingga kalau Wajib Pajak tidak mengantisipasinya sejak dini beresiko masuk radar untuk diproses pemeriksaan.
     Wajib Pajak perlu paham mengenai kebijakan pemeriksaan ini dan bagaimana menyikapinya. Yang tidak kalah penting adalah memahami kebijakan yang berimbas langsung kepada resiko yang dihadapi Wajib Pajak.

    Tujuan Pelatihan

    Peserta memahami Kebijakan Pemeriksaan Pajak, meliputi:
    1. Revitalisasi Bisnis Proses Pemeriksaan Pajak
    2. Kebijakan Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
    3. Kebijakan Pemeriksaan untuk Tujuan Lain
    4. Prosedur Administrasi Pemeriksaan
    5. Kebijakan Pemeriksaan atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama berbentuk Kontrak Bagi Hasil dengan

    Pengembalian Biaya Operasi di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
    Termasuk mengantisipasi bila masuk radar pemeriksaan atau mencegah agar tidak masuk radar.
    Dengan memahami dan mengetahui resiko yang dimiliki atau dihadapi, akan membuat Wajib Pajak
    menjadi lebih siap menghadapi pemeriksaan, dan mempersiapkan dengan lebih seksama dengan penuh
    kewaspadaan.

    Siapa Yang Perlu Hadir

    Pelatihan ini sangat cocok bagi Anda yg bekerja di bidang perpajakan, pengusaha atau yang ingin mendapatkan pengetahuan mengenai Kebijakan Pemeriksaan, Staf Finance, Accounting, Tax, Treasury.

    FASILITATOR

    AGUS SUPRIYANTO, Saat ini sebagai Director of Product &amp; Services LMF, lulusan STAN Jakarta yang memiliki pemahaman yang baik terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Terlebih sebagai pemeriksaan pajak yang terjun langsung menangani kasus kasus pemeriksaan pajak di Indonesia.
    Sebagai praktisi konsultan yang mampu menggabungkan pengetahuan teoritis dengan pengalaman empiris sering menjadikan sebagai pembicara aktif di berbagai seminar, lokakarya dan pelatihan perpajakan. Selain itu, pengalaman terkait lainnya adalah sebagai pengajar perpajakan dengan materi seluruh jenis perpajakan, maupun Training.

    Topik Pembahasan:

    Hari Pertama
    Sesi 1 Jam 09.00 – 12.00

    1. Pengantar
     Maksud dan tujuan
     Ruang lingkup
     Dasar hukum
    2. Revitalisasi Bisnis Proses Pemeriksaam
     Penyusunan Peta DSP3
     Pembentukan Komite Perencanaan
    Pemeriksaan
     Kebijkan Penerbitan Instruksi /
    Persetujuan / Penugasan Pemeriksaan
     Pengendalian Mutu Pelaksanaan
    Pemeriksaan
     Alokasi dan Pengelolaan SDM di Bidang
    Pemeriksaan
     Percepatan Restitusi PPN
     Penggunaan Sarana dan Prasarana
    Pemeriksaan (Audit Tools)
    3. Kebijakan Pemeriksaan untuk Menguji
    Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban
    Perpajakan
     Kebijakan Umum
     Pemeriksaan Rutin
     Pemeriksaan Khusus

    Sesi 2 Jam 13.00 – 17.00

    4. Kebijakan Pemeriksaan untuk Menguji
    Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban
    Perpajakan (lanjutan)
     Kebijakan Umum
     Pemeriksaan Rutin
     Pemeriksaan Khusus

    Hari Kedua
    Sesi 1: Jam 09.00 – 12.00

    5. Kebijakan Pemeriksaan untuk Menguji
    Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban
    Perpajakan (lanjutan)
     Kebijakan Umum
     Pemeriksaan Rutin
     Pemeriksaan Khusus
    6. Kebijakan Pemeriksaan untuk Tujuan Lain
     Kebijakan Umum
     Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan untuk
    Tujuan Lain

    Sesi 2: Jam 13.00 – 17.00

    7. Prosedur Administrasi Pemeriksaan di
    Lingkungan Direktorat P2 dan Kanwil DJP
    sebagai UP2
    8. Kebijakan Pemeriksaan atas Pelaskanaan
    Kontrak Kerja Sama Berbentuk Kontrak
    Bagi Hasil dengan Pengembalian Biaya
    Operasi di Bidang Hulu Minyak dan Gas
    Bumi
     Kebijakan Umum
     Pemeriksaan atas PPh Migas
     Pemeriksaan atas Pemenuhan Kewajiban
    Perpajakan selain PPh Migas
    9. Nomor Pengawasan Pemeriksaan (NP2)
    dan Kode Pemeriksaan
     NP2
     Kode Pemeriksaan
    Diskusi interaktif

    Investasi Rp 3.500.000,- (untuk 1 peserta)

    Tempat HOTEL THE GROVE KUNINGAN

    INFO LEBIH LENGKAP HUBUNGI :

    TLP/ WA 0895-3300-53505

  • Vat Update 2019
    08:00 -16:00
    11/09/2019-12/09/2019

    Vat Update 2019: e Faktur & Permasalahannya

    Peraturan Baru PPN :

     Fasilitas PPN Terutang Tidak Dipungut atas impor dan penyerahan alat angkutan tertentu serta penyerahan dan pemanfaatan JKP terkait alat angkutan tertentu dalam PP No. 50 Tahun 2019;
     Surat Keterangan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean atas Impor Barang yang digunakan untuk Pemanfaatan JKP Dalam Daerah Pabean dalam PER-12/PJ/2019;
     Dokumen Tertentu Sebagai Faktur Pajak dalam PER-13/PJ/2019;
     Batasan Rumah Sederhana yang Dibebaskan PPN dalam PMK 81/PMK.010/2019;
     Hunian Mewah yang Dikenai PPn BM dalam PMK 86/PMK.010/2019;
     Batasan Kegiatan dan Jenis JKP yang atas Ekspornya Dikenai PPN dalam PMK 32/PMK.010/2019;
     Fasilitas PPN terutang tidak dipungut untuk BKP yang dibebaskan dari Bea Masuk dalam KMK No. 231/KMK.03/2001 stdd PMK 137/PMK.010/2018;
     Tata cara SKB PPN atas penyerahan kepada perwakilan negara asing dan badan internasional serta pejabatnya
    dalam PMK 162/PMK.03/2014 sttd PMK 33/PMK.03/2018;
     Fasilitas PPN dikawasan Berikat dalam PMK 131/PMK. 04 /2018
     Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak dalam PMK 39 /PMK.03/2018;
     Tata cara penanganan Faktur pajak tidak sah dalam SE-17/PJ/2018;
     Tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam PMK 39 /PMK.03/2018;
     Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenai PPN dalam PMK 116/PMK.010/2017tentang;
     Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai PPn BM dan Tata Cara Pemberian Pembebasan dari Pengenaan PPn BM
    dalam PMK 64/PMK.011/2014 stdd PMK 33/PMK.010/2017;
     Jenis BKP yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai PPn BM dalam PMK 35/PMK.010/2017;
     Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan PPN dan/atau PPn BM atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan BKP dan/atau JKP Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain Dalam Daerah
    Pabean dan Pemasukan dan/atau Penyerahan BKPdan/atau JKP Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke
    Kawasan Bebas dalam PMK 62/PMK.03/2012 stdd PMK 171/PMK.03/2017;
     Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan yang atas
    Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan PPN dalam PMK 267/PMK.010/2015 stdd PMK
    42/PMK.010/2017;
     Distribusi Rencana Penerimaan PPh, PPN dan PPn BM, Pajak Lainnya, Serta PBB Per Kanwil Ditjen Pajak Tahun
    Anggaran 2019 dalam KEP-17/PJ/2019;
     Prosedur Pelaksanaan dan Administrasi Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan PPNatas Impor
    dan/atau Penyerahan BKP Tertentu yang bersifat Strategis dalam SE-32/PJ/2016;
     Penundaan Pemberlakuan PER-26/PJ/2017 Tentang Perubahan Atas PER-16/PJ/2014 Tentang Tata Cara
    Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik dalam S-622/PJ.02/2017;
     Penegasan Atas Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Bagi Wajib Pajak Penerbit Faktur Pajak yang Tidak
    Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya S-367/PJ/2017.

    Deskripsi :

    Sudah menjadi rahasia umum bahwa Anda sebagai PKP harus memastikan bahwa seluruh transaksi adalah berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Saat ini di samping formalitas e faktur yang lengkap, jelas dan benar PKP harus dapat membuktikan kebenaran transaksi. Walaupun sudah lengkap, jelas dan benar, PPN yang terdapat dalam e Faktur tidak otomatis dapat dikreditkan bila terindikasi tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Bahkan seperangkat ketentuan tentang tindak pidana perpajakan sudah diaplikasikan untuk membidik PKP yang melakukan transaksi tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Hal ini tentunya dapat merugikan PKP!

    Di luar permasalahan seputar e faktur tersebut, PKP juga sering mengalami masalah dalam pelaksanaan kewajiban PPN, misalnya pemungutan PPN atas Jasa Luar Negeri, Pemakaian Sendiri dan/atau Pemberian Cuma-Cuma, Kegiatan Membangun Sendiri dan lain sebagainya. Di samping itu terdapat perubahan aturan terkait perluasan ekspor JKP yang dikenai PPN dengan tarif 0% dan beberapa perubahan PPN dan PPn BM terkait rumah sederhana dan hunian mewah.

    Oleh karena itu sebagai Wajib Pajak yang sudah terdaftar sebagai PKP kita harus melakukan refresh dan meng-update pengetahuan terkait kewajiban pajak atas penyerahan barang dan jasa ini. Salah satu cara agar Anda dapat me-refresh dan meng-update secara efektif mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban PPN ini adalah dengan ikut serta dalam pelatihan perpajakan yang diselengarakan oleh Formasi Tax Training dengan tema: Vat Update 2019: e-Faktur dan Permasalahannya.

    Pentingnya Pelatihan VAT Update

    1. Pelatihan perpajakan ini membahas seluruh permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban PPN yang terjadi dalam praktik.
    2. Merupakan tempat yang tempat bagi Anda yang ingin melakukan re-fresh dan update pengetahuan PPN.
    3. Peserta memahami keterkaitan transaksi yang memiliki kewajiban PPN dengan jenis pajak pusat lainnya.
    4. Peserta dapat mencari solusi terkait permasalahan e Faktur, baik dari sisi pembuatan Faktur Pajak maupun pelaporannya, termasuk melakukan pembetulan SPT melalui aplikasi e Faktur.

    ROUNDOWN MATERI :

    Hari 1 Jam 09.00 – 16.00

    Sesi 1: Jam 09.00 – 12.00
    1. Konsep Dasar PPN dan PPn BM:
     Karakteristik Legal PPN;Objek dan Subjek Kewajiban Subjek PPN dan Mekanisme Pemungutan PPN
     BKP/ JKP vs Non BKP/ JKP
     PKP vs Non PKP, Batasan pengusaha Kecil sesuai PMK 197/PMK.03/2013 dan PER -12/PJ/2014
     Pengkreditan PPN : Pajak Masukan yang boleh dan tidak boleh dikreditkan
     Pemeriksaan Pajak terkait Pengkreditan PPN Masukan

    Sesi 1: Jam 13.00 – 15.00
    2. Faktur Pajak dan Permasalahannya: (PER 16/PJ/2014 stdd PER 26/PJ/2017 dan PER24/PJ/2012 stdd PER 17/PJ/2014)
     Jenis Faktur Pajak/e Faktur; Saat Pembuatan e Faktur (termasuk ketentuan terbaru)
     Kewajiban PKP Penjual/Pemberi Jasa, Bagaimana membuat dan Melapor, administrasi dan sanksi tidak membuat e faktur
     Saat Pembuatan e Faktur berdasarkan PER-24/PJ/2012 stdd PER-08/PJ/2013, SE-52/PJ/2012 dan SE- 15/PJ/2013 serta e
    Faktur berdasarkan PER-16/ PJ/2014
     Tatacara Pembuatan dan Pelaporan e Faktur
     Kriteria e Faktur yang Lengkap, Jelas, Benar dan Ditandatangani oleh PKP
     Informasi dalam e Faktur termasuk NIK
    Tata Cara Penggantian e Faktur, Pembatalan e Faktur, e Faktur Hilang atau rusak

    Sesi 3 : Jam 15.15 – 16.00
     Diskusi interaktif

    Hari 2: Jam 09.00 – 16.00

    Sesi 1: Jam 09.00 – 12.00
     Faktur Pajak dan Permasalahannya:
     Tata Cara Pembuatan Nota Retur (untuk barang) atau Nota Pembatalan(untuk jasa)
     Dokumen Tertentu yang Diperlakukan Sebagai Faktur Pajak Berdasarkan PER-13/PJ/2019
     Sanksi-sanksi perpajakan terkait Faktur Pajak
     Implikasi Pencabutan PKP secara Jabatan
     3Faktur Pajak Pedagang Eceran
     Aplikasi e-Faktur Berdasarkan PER-16/PJ/2014 stdd PER 26/PJ/2017 dan PER 17/PJ/2014
     PKP yang wajib membuat SPT berdasarkan efaktur dan pengecualiannya
     Mata uang yang digunakan dalam e-Faktur
     Kesalahan pengisian dan dan Pembatalan transaksi e-Faktur
     Pelaporan dan persetujuan e-Faktur
     Pembetulan SPT Masa PPN dalam Aplikasi e Faktur

    Sesi 2: Jam 13.00 – 15.00
     Transaksi Khusus PPN
     Pemungutan PPN atas Pemakaian Sendiri dan/atau Pemberian Cuma-Cuma
     Pemungutan PPN atas Pemanfaatan Jasa Luar Negeri atau Barang Tidak Berwujud, termasuk pemungutan PPN atas impor
    barang atas pemanfaatan Jasa Luar Negeri Berdasarkan PER-12/PJ/2019
     Pemungutan PPN atas Ekspor Barang Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak Berdasarkan PMK 32/PMK.010/2019
     Pemungutan PPN atas Aktiva Bekas
     Pemungutan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri
     Fasilitas PPN berdasarkan PMK 81/PMK.010/2019
     Perubahan PPn BM atas hunian mewah berdasarkan PMK 86/PMK.010/2019

    Sesi 3 : Jam 15.15 – 16.00
     Diskusi interaktif

    Investasi: Rp 3.500.000,- / peserta

12
13
14
15
16
  • PPh WITHHOLDING UPDATE 2019
    08:00 -16:00
    16/09/2019-17/09/2019

    KONSEP TERUPDATE & STRATEGI PERENCANAAN/ PENGELOLAAN KEWAJIBAN WHT

    Beberapa peraturan terbaru yang siap kami bahas secara tuntas :
    1. PMK-34/PMK.010/2017 Tentang PPh Pasal 22
    2. PMK-92/PMK.03/2019 PPh Pasal 22
    3. PP 34/2017 Sewa Tanah &amp; bangunan
    4. PMK-35/PMK.03/2019 Tentang Penentuan BUT
    5. PP 23 TAHUN 2018 PPH FINAL 0,5 %
    6. PMK-99/PMK.010/2018 JUKLAK PP 23/2018
    7. SE-24/PJ/2018 Tentang Komisi, Imbalan Jasa, Hadiah
    8. Pembahasan lengkap PER – 04/PJ/2017, tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian Dan Penyampaian Surat,Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26, Serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23, Dan/Atau Pasal 26; Selayang Pandang eBupot

    Withholding Tax merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat pemungutan pajak dan Penerimaan Pajak dengan cara memperluas sumber – sumber penerimaan Pajak . Dengan Withholding Tax, Wajib Pajak dilibatkan dalam proses pengumpulan (collection) pajak bagi negara. Dalam prakteknya, wajib pajak pembayar penghasilan diberikan kewajiban untuk memotong dan menyetorkan pajak penghasilan terutang dari penghasilan mitra bisnis.
    Mengingat beratnya tanggung jawab dan konsekuensi yang harus ditanggung oleh para wajib pajak pemberi penghasilan, oleh karena itu menjadi sangat penting untuk mengetahui update terkini dari peraturan Witholding Tax.

    Pertengan tahun 2018 ini pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPh Atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. PP ini mengatur tentang besarnya tarif, batasasan omset PPh Final, Batasan Tahun periode penggunaan PPh Final serta tata cara pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh lawan transaksi atau penyetoraran sendiri oleh Wajib Pajak.

    Melihat kembali Tahun 2016 diketahui ada beberapa peraturan baru yang dikeluarkan Pemerintah antara lain PPh Pasal 21 serta PPh Pengalihan Tanah/Bangunan. Kemudian yang tidak kalah populernya adalah peraturan yang terbit tahun 2015 yaitu penambahan jenis obyek PPh Pasal 23 , Pemerintah Menambah Menjadi 62 Jenis Usaha
    Jasa Lain yang dikenakan PPh Pasal 23.

    Dalam pelatihan peserta akan dibekali dengan konsep peraturan terkini,kasus serta dispute(perselisihan ) yang terjadi di lapangan sehingga perusahaan bisa mengoptimalisasi kewajiban Withholding dan tidak harus membayar pajak yang seharusnya menjadi beban pihak lain.

    Pentingnya Mengikuti Pelatihan PPh WHT FORMASI

    Mengingat fakta-fakta di atas, mengikuti pelatihan PPh WHT ini menjadi suatu hal yang sangat penting. Dalam pelatihan PPh WHT ini, peserta diberikan konsep PPh WHT dan ketentuan ter-up date. Bagi WP, kekuatan konsep/aturan perpajakan akan sangat membantu untuk menghindari kesalahan dan berargumen dengan fiskus. Selain itu, peserta juga dibekali dengan kasus serta dispute yang terjadi di lapangan, sehingga dapat menyusun langkah antisipasi yang diperlukan.
    Peserta juga mendapatkan strategi tax planning yang tepat sehingga dapat membantu mengoptimalisasi kewajiban WHT. Dalam pelatihan peserta akan dibekali dengan konsep peraturan terkini,kasus serta dispute(perselisihan ) yang terjadi di lapangan sehingga perusahaan bisa mengoptimalisasi kewajiban Withholding dan tidak harus membayar pajak yang seharusnya menjadi beban pihak lain.

    Peserta Pelatihan:

    Tax Manager/Supervisor, Tax Officer, Staf Akuntansi/Finance, dosen perpajakan, mahasiswa, dan manajer/staf di divisi lain di perusahaan yang melakukan transaksi yang terekspose PPh WHT (bagian umum, procurement, dlsb).

    Topik Pembahasan:

    Hari 1: jam 09.00 – 16.00
     Konsep Withholding Tax (WHT) yang berlaku di Indonesia
     Definisi, landasan/pentingnya WHT di mata pajak dan WP, ruang lingkup, konsep WHT Final dan tidak Final;
     Hak dan kewajiban pemotong dan subjek pemotongan pajak
     Gambaran umum jenis-jenis WHT yang ada di Indonesia;
     WHT PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 22
     Ruang lingkup, subjek, objek;
     Penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai dan non pegawai dan contoh kasusnya;
     Ruang lingkup, subjek, objek, penghitungan dan DPP PPh Pasal 22 dan contoh kasusnya.
     Pembahasan lengkap PER-30/PJ/2017 WPOP
     Pembahasan lengkap PMK-92/PMK.03/2019 PPh Pasal 22
     Pembahasan PMK-34/PMK.010/2017 PPh Pasal 22
     WHT PPh Pasal 23
     Ruang lingkup, subjek, objek, penghitungan dan PPh Pasal 23;
     SE-53 dan Pemotongan PPh Pasal 23;
     Pembahasan objek-objek PPh Pasal 23 dan contoh kasusnya di lapangan.
     Pembahasan lengkap pmk-141/pmk.03/2015 TENTANG JASA LAIN
     Pembahasan SE-24/PJ/2018
     PER – 04/PJ/2017, tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian Dan Penyampaian Surat,Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26, Serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23, Dan/Atau Pasal 26

    Hari 2: jam 09.00 – 16.00
    1. WHT PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 15
     Ruang lingkup, Subjek, Objek, Penghitungan dan DPP PPh Pasal 4 ayat (2);
     PPh Pasal 4 ayat (2) atas
    – sewa tanah bangunan,
    – jasa konstruksi,
    – pengalihan tanah &amp; bangunan
    – final PP 23 th 2018, dll;
     PPh Pasal 15 atas pelayaran dan penerbangan dalam dan luar negeri;
    2. WHT PPh Pasal 26 dan Tax Treaty
     Ruang lingkup, subjek, objek;
     Konsep Tax Treaty dan pengaruhnya terhadap kewajiban PPh Pasal 26;
     Form DGT 1 dan 2, fungsi, dampak jika tak ada,
     Terbentuknya BUT menurut PMK- 35/PMK.03/2019.
     Contoh kasus PPh Pasal 26
    3. Tax Planning PPh WHT
     Konsep dasar tax planning, klausul kontrak, gross up yang aman, pemilihan terminologi akunting dll

    Investasi: Rp 3.500.000 (untuk 1 peserta)

    Tempat : Hotel The Grove Suite

    Info Lebih Lengkap, Hubungi :
    WA/ TLP 0895-3300-53505

     

17
18
19
  • AKUNTANSI worksheet IMBALAN KERJA PSAK 24 & PSAK berlaku efektif 1 Januari 2020 PSAK 71, 72, DAN 73
    08:00 -16:00
    19/09/2019-20/09/2019

    Latar Belakang :

    Tiap perusahaan selayaknya membuat cadangan kewajiban pensiun untuk karyawannya. Akuntansi untuk imbalan kerja manfaat pasti PSAK 24 terbaru menyebutkan hanya metode OCI (Other Comprehensive Income) yang berlaku saat ini.  OCI merupakan salah satu ciri khas dari PSAK terkini berbasis IFRS yang merupakan komponen dari “Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif  Lainnya” serta komponen ekuitas. Pembahasan juga mencakup imbalan kerja manfaat pasti dari sisi UU dan SAK ETAP. Selain itu, PSAK baru juga akan berlaku efektif per 1 Januari 2020 yaitu PSAK 71, 72, dan 73 yang terkait dengan Instrumen Keuangan, Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, dan Sewa.
    PSAK 71 memperkenalkan tentang pengaturan klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik kontraktual arus kas dan bisnis model entitas. Jika aset keuangan merupakan instrumen utang sederhana dan tujuan model bisnis entitas adalah untuk mendapatkan arus kas kontraktual, aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Sebaliknya, jika aset keuangan dimiliki dengan tujuan model bisnis
    untuk memperoleh arus kas kontraktual dan untuk diperdagangkan, aset keuangan tersebut diukur pada nilai wajar dan disajikan dalam laporan posisi keuangan, sedangkan informasi biaya perolehan diamortisasi disajikan dalam laporan laba rugi.
    PSAK 72 akan menggantikan seluruh standar yang terkait dengan pengakuan pendapatan yang ada saat ini, yaitu: PSAK 23: Pendapatan; PSAK 34: Kontrak Konstruksi;  ISAK 10: Program Loyalitas Pelanggan, ISAK 21: Perjanjian Konstruksi Real Estat, ISAK 27: Pengalihan Aset Dari Pelanggan, dan PSAK 44: Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estate.
    PSAK 73 akan menggantikan seluruh standar yang terkait dengan sewa yang ada saat ini, yaitu : PSAK 30 (Sewa), ISAK 8 (Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa), ISAK 23 (Sewa Operasi – Insentif), ISAK 24 (Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang  Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa), dan ISAK 25 (Hak atas Tanah).

    Tujuan Pelatihan :

    a. Peserta dapat membuat kertas kerja imbalan kerja PSAK 24
    b. Peserta memahami perbedaan PSAK 71 terkait instrumen keuangan dan perbedaannya
    dengan PSAK sebelumnya yaitu PSAK 55
    c. Peserta memahami pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72
    d. Peserta memahami perlakuan akuntansi untuk sewa berdasarkan PSAK 73

    OUTLINE MATERI

    a) PSAK 24 : Imbalan Kerja
    b) Overview PSAK 71 (IFRS 9)
    c) Klasifikasi instrument keuangan berdasarkan PSAK 50/55 dan PSAK 71
    d) Penyajian asset keuangan berdasarkan PSAK 50/55 dan PSAK 71
    e) Nilai wajar dan perhitungan amortized cost
    f) Materiality &amp; significancy
    g) Perhitungan CKPN kolektif dan individual (cash flow dan collateral)
    h) Impairment
    i) Pemulihan impairment
    j) Overview IFRS 9 terkait perubahan detail di PSAK 71
    k) Perbedaan PSAK 50/55 dengan IFRS 9
    l) Instrumen Lindung Nilai
    i. Item yang Dilindung Nilai
    ii. Akuntansi Lindung Nilai
    m) PSAK 24 : Imbalan Kerja
    n) Perbedaan PSAK 30 dan PSAK 73 tentang akuntansi sewa.
    o) PSAK 72 : Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan serta hubungannya dengan PSAK sebelumnya yang akan dicabut.

    Metode Pelaksanaan:
    Pelatihan ini akan difasilitasi oleh para instruktur yang memiliki pengalaman praktis dan akademis di bidang akuntansi, dalam kelas yang interaktif dengan pendekatan aplikasi berupa studi kasus, sharing pengalaman dan ditutup dengan mendiskusikan rencana kerja yang akan diterapkan setelah kembali ke dunia kerja.

    Investasi: Rp 4.000.000,- (untuk 1 peserta)

    Workshop ini akan diselenggarakan pada :
    Hari / Tanggal : 19 – 20 September 2019
    Pukul : 08.30 – 16.00 WIB
    Biaya : Rp 4.000.000,-
    Tempat : The Grove Suites Kuningan Jakarta
    Fasilitas : Materi, Coffee Break, Lunch, Sertifikat peserta,

    PEMBICARA
    Instruktur : Ahalik, SE, Ak, M.Si, M.Ak, CMA, CPMA, CPSAK, CPA, DipIFR, ACPA, CA
    Instruktur adalah partner di KAP MGN, KJA Ahalik, dosen tetap di Kalbis Institute Jakarta, serta konsultan dan trainer di bidang IFRS, akuntansi keuangan, dan akuntansi manajemen. Instruktur menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi di Perbanas Institute sebagai lulusan terbaik, Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAK)  dan Magister Ilmu Administrasi di Universitas Indonesia, serta Magister Akuntansi.  Instruktur juga memiliki sertifikasi di bidang Akuntansi yaitu CMA Australia, CPMA dari IAMI, CPSAK dan CA dari Ikatan Akuntan Indonesia, CPA dari IAPI, Diploma of IFRS dari ACCA, serta Asean CPA dari ACPACC.  Instruktur juga aktif sebagai pengurus Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) wilayah Jakarta.

    Info Lebih Lengkap Hubungi
    TLP/ WA 0895-3300-53505

20
21
22
23
  • TAX REFRESH DAN UPDATE 2019
    08:00 -16:00
    23/09/2019-24/09/2019

    Makin Update Aturannya, Makin Aman Pajaknya

    WP “Digempur” Aturan Baru!

    Tahun 2018 -2019 ini, WP seperti “digempur” oleh perubahan aturan-aturan pajak! Tidak hanya PPN, tapi juga
    PPh dan KUP serta pemeriksaan pajak dalam rangka Pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak.
    Adapun perubahan-perubahan tersebut sebagai berikut :

    1. Di bidang KUP/Pemeriksaan Pajak,
    SE-15/pj/2018 Kebijakan pemeriksaan pajak
    – Kriteria pemeriksaan pajak
    – Bagaiamana tata cara pemeriksaan lapangan
    – Bagaimana strategi DJP dalam melakukan pemeriksan pajak
    – WP apa saja yang menjadi target pemeriksaan pajak
    – Data apa saja yang menjadi sumber data untuk diusulkan diperiksa oleh KPP

    2. Di bidang PPH Badan:
    a. PMK-167/PMK.03/2018 tentang natura dan kenikmatan yang boleh dibiayakan
    b. PMK-192/PMK.03/2018 tentang kredit pajak luar negeri
    c. PMK-215/PMK.03/2018 tentang angsuran PPh Pasal 25

    3. Di bidang PPh Potong-pungut (WHT)
    a. PMK-35/PMK.03/2019 tentang penentuan BUT
    b. SE-24/PJ/2018 tentang imbalan jasa, hadiah

    4. Di bidang PPN:
    a. PMK-32/PMK.010/2019 tentang batasan jasa ekspor
    b. PMK-39/PMK.03/2018 tata cara pengembalian pendahuluan

    Pertanyaannya yang mendasar adalah :
    – Apakah bapak ibu sudah mengetahui perubahan-perubahan mendasar tersebut?
    – Apakah sudah memahaminya?
    – Apakah sudah siap menghadapi perubahan-perubahan tersebut?
    – Apakah sudah siap melakukan Tax Complience atas peraturan pajak terkini?
    – Apakah sudah mengetahui sumber data yang menjadi trigger diusulkannya WP untuk dilakukan pemeriksaan pajak?

    Pentingnya PelatihanTax Refresh dan Update:

    – Peserta tidak hanyadapat meng- up datetetapi juga me-refresh aturan main PPh dan PPN yang berlaku sampai dengan saat ini, dikaitkan dengan UU KUP.
    – Peserta dapat menyusun langkah-langkah internal yang diperlukan untuk menghindari kekeliruan praktik pajak di perusahaan.
    – Peserta dapat me-recek kembali pelaksanaan kewajiban PPh dan PPN selama ini dan melakukan antisipasi risiko jika ada kesalahan.
    – Peserta dapat melakukan sosialisasiperaturandan praktik perpajakan secara internal agar menjadi
    perusahaan yang memiliki “Total Tax Awareness”.

    Topik Pembahasan:

    Hari 1

    Sesi 1: Jam 09 – 12.00
    1. PPh Badan dan PPh OP:
     Overview PPh Badan dan PPh OP:
     Taxable Income Vs Non Taxable Income;
     Deductible Expense Vs Non Deductible Expense;
     Permasalahan NPWP Wanita Kawin berbeda dengan
    NPWP Suami
     Update peraturan PPH Badan/OP terbaru
    2. Ketentuan Formal Perpajakan (KUP):
    Update peraturan Terbaru tentang pemeriksaan pajak
     Kebijakan pemeriksaan pajak
     Kriteria pemeriksaan pajak
     Pedoman pemeriksaan lapangan
     Strategi pemeriksaan pajak
     Data konkret pemeriksaan
    Sesi 2: Jam 13.00 – 15.00
    3. PPN:

    Hari 2

    Sesi 1: Jam 09 – 12.00
    4.PPh Pasal 21:
    F Objek PPh Pasal 21,
    F Hak dan Kewajiban Wajib Pajak;
    F Penghitungan PPh Pasal 21
    – bagi Pegawai tetap,
    – pegawai lepas,
    – non pegawai,
    – Komisaris bukan pegawai,
    – peserta kegiatan,
    – pesangon dan pensiun serta
    – penghitungan PPh Pasal 21 akhir tahun
    5. PPh Pasal 22
    F PPh Pasal 22:
    F Overview dan refresh subjek dan objek PPh Pasal 22;
    F Update PPh Pasal 22 sesuai peraturan terbaru

    Investasi : Rp 3.500.000,- (untuk 1 peserta)
    Pembicara: Tim Trainer Formasi

    Info Lebih Lengkap Hubungi :

    TLP/ WA : 0895-3300-53505

24
25
  • Budgeting
    08:00 -16:00
    25/09/2019-26/09/2019

    Tools for Planning & Controlling

    LATAR BELAKANG

    Anggaran sebagai alat perencanaan dan pengawasan sangat diperlukan dalam bisnis. Anggaran akan menjadikan perusahaan sebagai organisasi pembelajar yang akan memperbaiki dirinya terus- menerus (continuous improvement), karena dengan anggaran perusahaan akan memperhatikan apakah bisnisnya berjalan sesuai dengan arah yang sudah ditentukan, apabila ditemukan selisih, perusahaan akan mencari tahu penyebabnya dan terus memperbaiki kekurangan.

    TUJUAN DAN MANFAAT PELATIHAN

    1. Menguasai dasar-dasar penyusunan anggaran (persamaan akuntansi, jenis-jenis biaya, unsur- unsur laporan keuangan)
    2. Menyegarkan pemahaman terhadap budgeting cycle
    3. Menguasai teknik penyusunan budget
    4. Mengusai teknik dalam membuat budget mulai dari cash budget, capital budget hingga membangun pro-forma financial statement yang berbasis IFRS

    PESERTA

    Para professional yang terlibat dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan penilaian kinerja perusahaan; General Manager, Financial Controller, Finance Staf dan Manager, Accounting Staf dan Manager, Internal Auditor, Planning Staf dan Manager

    MATERI PELATIHAN

    1. Urgensi dan kebutuhan untuk menyiapkan anggaran
    2. Hambatan dalam menyusun nggaran
    3. Anggaran sebagai alat perencana, pengendali, dan pengukur kerja
    4. Jenis-jenis biaya dan pengaruhnya bagi keuntungan perusahaan
    5. Manajemen biaya yang efektif untuk memperbaiki profitabilitas
    6. Pusat biaya, pusat pendapatan dan pusat keuntungan dalam anggaran
    7. Jenis-jenis anggaran
    8. Melakukan analisis situasional
    9. Mengetahui dan menetapkan tujuan dan sasaran dari suatu unit/ departemen
    10. Berbagai faktor dan isu yang dipertimbangkan dalam menyususn anggaran
    11. Pengawasan kinerja antara anggaran yang direncanakan dengan aktual
    12. Analisis selisih/ varian dalam anggaran
    13. Beberapa masalah yang umum terjadi dalam penyusunan anggaran
    14. Cash Budget With Excel
    15. Capital Budgeting
    a. Relevant cash flows in capital budgeting.
    b. payback period, discounted payback, NPV, PI, IRR, and MIRR
    c. Scenario analysis in Excel.
    16. Developing Pro-forma Financial Statement with IFRS based
    17. Developing Report
    18. Case Study

    Tempat : The Grove Suite Kuningan(tentative)
    Investasi : Rp. 4.000.000,- / peserta (Incld : Sertifikat, Modul, My Brevet, 2x Coffee Break, Lunch)

    PEMBICARA

    Ahalik, SE, Ak, M.Si, M.Ak, CMA, CPMA, CPSAK, CPA, DipIFR, CBV, CIBA, CA
    Beliau mengawali pendidikan di Doctoral Program in Accounting at University of Trisakti, August 2014 – present, Diploma of IFRS, recognized by ACCA (Association of Chartered Certified Accountant), London – UK, August 2013, Chartered Accountant (CA), recognized by Indonesian Accountant Association (IAI-Ikatan Akuntan Indonesia), February 2013, Certified Public Accountant (CPA), May 2012, issued by Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Indonesia, Master of Accounting, Mercu Buana University Jakarta, (March 2009-December 2010), Certified Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (CPSAK) from Ikatan Akuntan Indonesia/Indonesian Accountant Association – October 2010, Certified International Financial Reporting Standard (IFRS) – Lecturer from Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)/Indonesian Accountant Association – May 2010, Certified Professional Management
    Accountant (CPMA) – Indonesia Accountant Association (July 2008) Certified Management Accountant (CMA)-Australia , Education of Accountant Profession in University of Indonesia , Master Degree (majoring in Administration) in University of Indonesia, Bachelor Degree in Accounting at Perbanas Business School, Jakarta, Best Graduate. Dan beliau sebagai assurrance partner di KAP, konsultan, trainer, dan dosen di bidang akuntansi dan keuangan, Pengurus Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) wilayah Jakarta, Dosen tetap (Jenjang Lektor) di Kalbis Institute, dan paruh waktu di Perbanas Institute, PPM School of Management, President University, Bina Nusantara International, etc

    Info Lebih Lengkap Hubgungi :

    TLP/ WA : 0895-3300-53505

26
27
28
29
30
Oktober
Oktober
Oktober
Oktober
Oktober

GALERI

Tentang KAmi

SmartTax Leading Edu Tax adalah website perpajakan yang menyediakan berbagai informasi dan layanan untuk memenuhi berbagai kebutuhan tentang perpajakan para profesional bisnis dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di berbagai perusahaan swasta, BUMN, dan lembaga pemerintahan.

SmartTax melayani pelatihan umum ( public training ), pelatihan di lokasi perusahaan atau lembaga yang membutuhkan ( inhouse training ) dan pelatihan Brevet A, B dan C.

Learning Center
96%
In House Training
93%
Brevet Pajak
93%

OUR CLIENTS