Uncategorized

Banyak Jalan Memanfaatkan Bukti Pemotongan bagi Wajib Pajak Final

Bukti Pemotongan Non-Final berfungsi sebagai pembayaran pajak dimuka. Dalam artian, utang
pajak akhir tahun dapat dikurangi dengan adanya pembayaran pajak dimuka tersebut. Namun, ini
tidak berlaku bagi Wajib Pajak yang PPh badannya dikenakan PPh Final. Lantas, bagaimana
memperlakukan pembayaran pajak dimuka bila tidak bisa diperhitungkan dalam perhitungan PPh badan?

Secara garis besar penghasilan dalam ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) terbagi menjadi tiga
kelompok. Ketiga kelompok tersebut ialah penghasilan yang dikenakan PPh nonfinal, penghasilan
yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan PPh. Pengenaan PPh
final ditujukan untuk kemudahanan dalam menghitung penghasilan kena pajak. Hal ini dikarenakan
adanya kerumitan dalam menilai biaya mana yang boleh menjadi pengurang dan mana yang tidak
boleh dalam menghitung PPh terutang.

Terkait dengan penyetoran PPh Badan, dikenal Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP-
23). Kebijakan PP-23 dikhususkan bagi Wajib Pajak yang dalam suatu tahun pajak menerima atau
memperoleh peredaran bruto tertentu tidak lebih dari Rp4,8 miliar. Wajib Pajak yang memenuhi
kriteria PP-23 diperkenankan menyetor PPh Final sebesar 0,5% dari peredaran usahanya. Namun,
definisi diperkenankan sepanjang Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan kepada Dirjen Pajak.
Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (4) PP-23.

Kemudian, ketika bertransaksi dengan pihak Pemotong Pajak PPh Pasal 23, Wajib Pajak menganut
PP-23 akan dipotong 0,5% dari jasa yang diberikan dengan menggunakan SSP. Ketentuan yang harus
dipahami ialah bahwa SSP tersebut harus diisi atas nama Wajib Pajak yang dipotong serta
ditandatangani oleh Pemotong Pajak.

Namun, ketika Wajib Pajak yang sudah memiliki Surat Keterangan PP-23 bertransaksi dengan
Pemungut PPh Pasal 22 atas transaksi impor atau pembelian barang, pemungutan PPh Pasal 22 tidak
boleh dilakukan. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (9) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor:
99/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak
Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki
Peredaran Bruto Tertentu (PMK-99). Berikut cuplikan ketentuannya.

Pasal 4
(1). …….
.
.
.
(8). Pemotong atau Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melakukan
pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 terhadap Wajib Pajak yang memiliki Surat
Keterangan yang melakukan transaksi:
a. impor; atau
b. pembelian barang,

dan Wajib Pajak bersangkutan harus menyerahkan fotokopi Surat Keterangan dimaksud kepada
Pemotong atau Pemungut Pajak.
Bila Masih Salah Dipotong
Ada kalanya Pemotong Pajak atau Pemungut Pajak keliru menerapkan tarif ketika bertransaksi
dengan Wajib Pajak menganut PP-23. Kekeliruan tersebut terjadi karena Wajib Pajak dipotong PPh
Pasal 23 sebesar 2% atau dipungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5%. Kesalahan tersebut dapat terjadi
karena pengetahuan Pemotong Pajak atau Pemungut Pajak belum memadai atas kewajiban pajak
PP-23.
Selain itu, keberadaan Surat Keterangan (SK) PP-23 yang belum didapatkan menjadi sebab Wajib
Pajak PP-23 tidak dipotong sebagaimana semestinya. Hal ini dapat terjadi karena persyaratan
mendapatkan SK PP-23 atau SKB PP-46 tidak seragam penerapannya di Kantor Pelayanan Pajak
(KPP). Sebagai contoh ada KPP yang mensyaratkan melampirkan rekapitulasi faktur atau fotokopi
invoice selama setahun yang lalu dan fotokopi rekening koran selama setahun yang lalu. Padahal
dalam aturan pajak yang resmi, persyaratan tersebut tidak diatur. Perhatikan tabel 1 mengenai
persyaratan mendapatkan SK PP-23 dan SKB PP-46 di bawah ini.

Tabel 1
Syarat Mendapatkan SK PP-23 dan SKB PP-46

Atas kekeliruan Pemotongan PPh 23 dan/atau Pemungutan PPh 22 di tahun berjalan, Wajib Pajak
menganut PP-23 tentunya dirugikan. Pasalnya, saat melapor PPh Tahunan, Bukti Pemotongan PPh
Pasal 23 dan/atau Pemungutan Pajak Pasal 22 tidak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak
dengan kondisi tidak ada penghasilan yang kena pajak non-final. Kondisi ini diperburuk dengan fakta
bahwa aturan dalam PP-23 dan PMK-99 tidak menjelaskan perlakuan Bukti Pemotongan PPh Pasal
23 dan/atau Pemungutan Pajak Pasal 22 yang diterima oleh Wajib Pajak menganut PP-23. Menurut
pengamatan penulis setidaknya ada 3 (tiga) hal yang bisa dilakukan Wajib Pajak PP-23 untuk
memanfaat Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pemungutan Pajak Pasal 22

Ajukan PBK

Cara pertama yang dapat ditempuh Wajib Pajak PP-23 ialah mengajukan Pemindahbukuan (PBK)
atas SSP PPh23 dan/atau PPh22 yang sudah disetor. Tentunya SSP yang akan di-PBK sesuai dengan
transaksi dengan Wajib Pajak PP-23 pada bulan terjadinya pemotongan dan/atau pemungutan pajak.
Cara ini cukup merepotkan Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pemungut Pajak Pasal 22 karena ada
kewajiban pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau SPT Masa PPh Pasal 22.
Wajib Pajak yang tertarik mencoba melakukan cara pertama ini dapat mencermati Pasal 16 hingga
Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan
Penyetoran Pajak (PMK-242). Tidak ketentuan resmi dalam Pasal 16 hingga Pasal 19 PMK-242 terkait
jangka waktu surat permohonan PBK ditanggapi Dirjen Pajak menjadi kelemahan jalur ini. Adapun
persyaratan melakukan pemindahbukuan dijabarkan dibawah ini.

Syarat Pengajuan Pemindahbukuan atas kesalahan pengisian SSP

1. Mengajukan surat permohonan Pemindahbukuan yang ditanda tangani Wajib Pajak yang
bersangkutan dan sesuai dengan format 242/PMK.03/2014;
2. Melampirkan SSP asli lembar 1 yang dimohonkan untuk dipindahbukukan; dan
3. Melampirkan Surat Pernyataan dari Wajib Pajak yang nama dan NPWP-nya tercantum dalam SSP,
yang menyatakan bahwa SSP tersebut sebenarnya bukan pembayaran pajak untuk kepentingannya
sendiri dan tidak keberatan dipindahbukukan.

Ajukan Pengembalian Pendahuluan

Cara berikutnya yang dapat dipilih Wajib Pajak PP-23 ialah menjadi Wajib Pajak dengan persyaratan
tertentu yang dapat mengajukan pengembalian pendahuluan. Hal ini sesuai dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor: 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan
Kelebihan Pembayaran Pajak (PMK-39). Pasal 9 ayat (2) PMK-39 menyatakan Wajib Pajak yang
menyampaikan SPT Tahunan PPh lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak
Rp100.000.000,- (seratus juta) untuk orang pribadi dan paling banyak Rp 1.000.000.000,-(satu miliar
rupiah) bagi Wajib Pajak Badan dapat mengajukan pengembalian pendahuluan. Teknis
permohonannya hanya mencantumkan lebih bayar dan meng-crosschek kolom D.13 pada SPT Induk
PPh Tahunan. Perhatikan gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1
SPT Induk PPh Tahunan Kolom Restitusi

Atas permohonan pengembalian pendahuluan, Dirjen Pajak akan melakukan penelitian terhadap
kebenaran penulisan dan penghitungan pajak dan bukti pemotongan atau bukti pemungutan PPh

yang dikreditkan Wajib Pajak PP-23. Bila Hasil penelitian menunjukkan terdapat kelebihan
pembayaran pajak, Dirjen Pajak dapat menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan
Kelebihan Pajak (SKPPKP). Bila hasil penelitian menunjukkan tidak ada kelebihan pembayaran pajak,
Dirjen Pajak akan memberitahu Wajib Pajak dan SKPPKP tidak diterbitkan Jangka waktu penerbitan SKPPKP atau pemberitahuan tidak ada lebih bayar ialah paling lama 15 (lima belas) hari kerja atas permohonan Wajib Pajak Orang Pribadi dan satu bulan bagi permohonan Wajib Pajak Badan. Bila dalam jangka waktu tersebut terlampui dan Dirjen Pajak belum menerbitkan SKPPKP atau pemberitahuan, permohonan dianggap dikabulkan dan SKPPKP diterbitkan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

Namun, poin yang harus diperhatikan Dirjen Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib
Pajak Persyaratan Tertentu yang telah memperoleh Pengembalian Pendahuluan dan menerbitkan
Surat Ketetapan Pajak (SKP) berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut. Kemudian, bila hasil
pemeriksaan tersebut menerbitkan SKPKB, Wajib Pajak PP-23 harus menanggung kekurangan
pembayaran pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah
kekurangan pembayaran pajak. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 17D ayat (5) UU KUP.

Ajukan Permohonan Pengembalian Pembayaran Pajak

Cara terakhir yang dapat ditempuh Wajib Pajak PP-23 ialah mengajukan permohonan pengembalian
atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Atas kesalahan pemotongan atau
pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada pajak
yang seharusnya dipotong atau dipungut dapat diajukan permohonan pengembalian sebagaimana
dinyatakan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara
Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang.
Teknis pengajuan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya
tidak terutang terdapat dalam Pasal 12 hingga Pasal 17 PMK-187/PMK.03/2015. Daftar dokumen
yang harus dilengkapi saat permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang
seharusnya tidak terutang dijabarkan di bawah ini.

Syarat Pengajuan Pengembalian Pembayaran Pajak

1. Permohonan pengembalian diajukan secara tertulis sesuai format PMK-187/PMK.03/2015 dan
ditandatangani Wajib Pajak;
2. Melampirkan asli bukti pemotongan atau pemungutan PPh Pasal 22 dan/atau PPh Pasal 23;
3. Melampirkan dokumen penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang; dan
4. Melampirkan dokumen alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang
seharusnya tidak terutang.

Atas permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang,
Dirjen Pajak meneliti kebenaran pembayaran pajak. Hasil penelitian berupa pengembalian terkait
dengan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan diberikan dalam hal memenuhi ketentuan:
a. pajak yang seharusnya tidak terutang telah disetor ke kas negara;
b. dalam hal pajak yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada huruf a terkait dengan pemotong-
an atau pemungutan yang bersifat tidak final, Pajak Penghasilan tersebut tidak dikreditkan pada SPT
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut;

c. pajak yang dipotong atau dipungut telah dilaporkan oleh pemotong atau pemungut dalam SPT
Masa Wajib Pajak pemotong atau pemungut; dan
d. Pajak yang dipotong atau dipungut tidak diajukan keberatan oleh Wajib Pajak yang dipotong atau
dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e Undang-Undang KUP.
Bila keempat point penelitian tersebut telah benar dan sesuai sehingga memang terdapat kelebihan
pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPLB.
Kemudian, pengembalian pajak atas SKPLB dilakukan melalui penerbitan Surat Perintah Membayar
Kelebihan Pajak (SPMKP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penutup

Terdapat tiga jalur pemanfaatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Bukti Pemungutan PPh
Pasal 22 yang dapat dipilih Wajib Pajak yang SPT PPh Tahunan dikenakan tarif final seperti Wajib
Pajak PP-23 dan Wajib Pajak yang dikenakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto sesuai Pasal 15
UU PPh. Masing-masing jalur tersebut memiliki karakteristik kelebihan dan kekurangan yang
berbeda satu sama lain. Untuk itu, Wajib Pajak harus berpikir panjang guna memilih jalur yang ada
atau bisa memilih mengikhlaskan Bukti Pemotongan bila kelengkapn dokumen pembukuan dan bukti
pendukung belum sesuai dengan harapan

Oleh: Muhammad Ikbal
Praktisi Perpajakan