Uncategorized

Era Baru Form DGT (SKD WP Luar Negeri)

Akhir bulan November 2018, pemerintah menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor:PER-
25/PJ/2018 yang mengatur penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda. Apa saja
perubahan ketentuan SKD mulai berlaku 1 Januari 2019 tersebut?

Simak ulasan berikut ini.
Tahun baru, semangat baru dan target kerja baru. Begitulah kira-kira perkataan umum
yang sering ditemui ketika kita ada di awal tahun. Dalam kajian perpajakan internasional,
tentu semua mata tertuju pada aturan baru dalam hal ini PER-25/PJ/2018 terkait dengan
penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Bila membahas penerapan P3B, tentu tidak lepas dari keberadaan SKD Wajib Pajak
Luar negeri atau DGT sebagai dokumen legalitas residen luar negeri. Bila dibandingkan
dengan aturan pendahulunya dalam hal ini PER-61/PJ/2009 jo. PER-24/PJ/2010, perubahan
aturan main seputar SKD cukup frontal. Untuk itu, Wajib Pajak diminta bisa memahami
ketentuan dan menerapkannya sesuai dengan aturan.

Dalam konsideran PER-25/PJ/2018 dijelaskan, tujuan dari penerbitan aturan terbaru
ialah untuk Dalam Terbitnya PER-25/PJ/2018 bertujuan untuk menyederhanakan proses
administrasi untuk Wajib Pajak LN dalam menerapkan ketentuan dalam P3B antara
Indonesia dengan negara mitra P3B.

Ada 4 (empat) pokok perubahan formal dan material SKD seiring dengan terbitnya PER-
25/PJ/2018.

Adapun perubahan tersebut terdiri dari perubahan fisik formulir SKD, frekuensi
penyampaian form DGT, saluran penyampaian form, dan terakhir, periode masa dan tahun
pajak pada form DGT.

Sayonara DGT-1 and DGT-2

Sebelum terbitnya PER-25/PJ/2018, form DGT terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu DGT-1 dan
DGT-2. Sebagai informasi DGT-1 digunakan oleh Wajib Pajak selain WPLN yang
menggunakan DGT-2. Sementara, DGT-2 khusus untuk WPLN bank, WPLN berbentuk dana
pensiun, dan WPLN yang menerima dan/atau memperoleh penghasilan melalui Kustodian
sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang
diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia, selain bunga dan dividen.

Seiring dengan terbitnya PER-25/PJ/2018, DGT-1 dan DGT-2 dilebur menjadi satu form
DGT. Pada DGT terbaru part III dkhususkan untuk lembaga bank dan dana pensiun.
Sebelumnya, DGT-1 berisi 3 (tiga) lembar dan DGT-1 terdiri 2 (tiga) lembar. Kini, DGT
terbaru hanya berisi 2 (dua) lembar. Tampilan DGT versi PER-25/PJ/2018 dijabarkan dalam
box 1 di bawah ini.

Khusus part II form DGT terkait penandasahan oleh Pejabat yang Berwenang negara mitra
P3B dapat digantikan Certificate of Residence (COR). Bila sudah ada COR, WP LN tetap
harus mengisi keterangan di DGT selain part II. Pasal 4 ayat (3) PER-25/PJ/2018 disebutkan
syarat COR yang dipenuhi. Berikut cuplikan pasalnya.

Penandasahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digantikan dengan Certificate of
Residence yang harus memenuhi ketentuan:
a. menggunakan bahasa Inggris;
b. paling sedikit mencantumkan informasi mengenai:
1) nama WPLN;
2) tanggal penerbitan;
3) tahun pajak berlakunya Certificate of Residence; dan
4) nama dan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh
Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra
P3B.

Kemudian, terkait dengan konten informasi, DGT terbaru memiliki konten informasi yang
berbeda dengan DGT-1 dan DGT-2 sebelumnya. Bila dalam DGT-1 dan DGT-2 sesuai PER-
61/PJ/2009 terdapat informasi jenis penghasilan dan nominal transaksi yang harus diisi,
informasi tersebut mulai dihilangkan seiring dengan mulai berlakunya PER-10/PJ/2017 yang
kemudian diganti dengan PER-25/PJ/2018.

Hilangnya dua informasi tersebut dapat disimpulkan sejak berlakunya PER-10/PJ/2017,
fungsi DGT mulai diluruskan menjadi dokumen yang menguatkan pernyataan WPLN bahwa
memang layak mendapat tarif dan ketentuan sesuai dengan P3B. Harapannya WPLN fokus
memberikan informasi bahwa memang tidak terjadi penyalahgunaan P3B dan merupakan
beneficial owner atas penghasilan yang diterimanya.

Bila diperhatikan struktur informasi dalam form DGT, rincian ciri penyalahgunaan P3B
sesuai Pasal 5 ayat (1) PER-25/PJ/2018 ditempatkan pada part V angka 5 hingga angka 11 di
form DGT. Sementara, penjabaran definisi beneficial owner sesuai Pasal 6 ayat (1) PER-
25/PJ/2018 diposisikan pada part IV angka 2 dan 3 untuk WPLN orang pribadi dan part VI
angka 1 dan 5 di form DGT.

Less Cost of Compliance?

Seiring dengan berlakunya PER-25/PJ/2018, ada kabar baik terkait dengan pelaporan form
DGT. Ketentuan sebelumnya mewajibkan penyampaian form DGT setiap bulan dalam SPT
Masa setiap pemotongan pajak. Ketentuan terbaru dalam hal ini PER-25/PJ/2018 hanya
mewajibkan penyampaian form DGT sekali dalam periode yang dicakup dalam form DGT.

Sebagai gantinya, Pemotong Pajak harus melampirkan tanda terima SKD WPLN ketika akan
menyampaikan SPT Masa PPh untuk masa terutangnya pajak. Meski terlihat kewajiban
Pemotong Pajak pada titik menjadi lebih sederhana, faktanya tidak demikian. Pasalnya, beban
verifikasi kebenaran pengisian SKD WPLN menjadi tanggung jawab seutuhnya Pemotong
Pajak.

Pada titik ini, fungsi otoritas pajak atau fiskus dalam memverifikasi kebenaran pengisian
SKD WPLN bisa dikatakan sangat kecil. Dalam artian, apapun kondisi informasi pada SKD
WPLN baik benar, kurang lengkap atau keliru, tanda terima SKD WPLN akan tetap
diberikan saat Pemotong Pajak menyampaikan SKD WPLN secara elektronik.

Ketiadaan peran aparat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam mengecek kebenaran pelaporan
SKD mulai terasa sejak PER-10/PJ/2017 diterbitkan. Padahal aturan sebelumnya dalam hal
ini Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-61/PJ/2009 yang diubah menjadi PER-24/PJ/2010
menegaskan peran kepala KPP dalam meneliti kebenaran pelaporan SKD. Berikut kutipan
pasalnya.

Pasal 9 ayat (2) PER-61/PJ/2009 jo PER-24/PJ/2010
Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus melakukan penelitian kebenaran pelaporan atas
jumlah pajak yang dipotong dan melakukan perekaman SKD dan bukti
pemotongan/pemungutan yang dilaporkan oleh Pemotong/Pemungut Pajak.

Perubahan Metode Penyampaian

Ketentuan SKD atau DGT sebelumnya dalam hal ini PER-10/PJ/2017, Pemotong Pajak
diwajibkan menyampaikan SKD WPLN sebagai lampiran dalam SPT Masa untuk masa
terutangnya Pajak Penghasilan. Kini, kewajiban tersebut diubah dengan hanya
menyampaikan informasi dalam SKD secara elektronik. Berikut kutipan pasalnya.

Pasal 7 ayat (2) PER-25/PJ/2018
Pemotong dan/atau Pemungut Pajak yang menerima SKD WPLN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus menyampaikan informasi dalam SKD WPLN dimaksud secara elektronik
kepada Direktur Jenderal Pajak melalui laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran
tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Namun sayangnya, hingga tulisan ini dicetak, belum ada aturan mengenai petunjuk cara
menyampaikan informasi SKD WPLN secara elektronik. Seharusnya aturan tersebut sudah
terbit sebelum tahun berganti. Pasalnya, PER-25/PJ/2018 mulai berlaku sejak 1 Januari 2019.

Periode yang dicakup dalam DGT

Masa berlaku DGT yang bisa lintas tahun menjadu satu lagi kabar gembira bagi Wajib Pajak
atas berlakunya PER-25/PJ/2018. Hal ini dikarenakan penyampaian SKD hanya sekali secara
elektronik dan umumnya SKD berlaku setahun. Dengan demikian, bila di DGT tertulis
tanggal 10 Februari 2019, masa berlaku DGT tersebut hingga 9 Februari 2020. Hal ini
berbeda dengan aturan sebelumnya yang tidak dimungkinkan melewati tahun kalender.

Untuk itu, diharapkan Pemotong Pajak mendapatkan DGT sesegara mungkin ketika akan
membayarkan tagihan dari Wajib Pajak luar negeri. Hal ini dikarenakan dalam PER-
25/PJ/2018 terdapat kausul bahwa bila WPLN telat menyampaikan SKD kepada Pemotong
Pajak, tagihan WPLN harus dipotong sesuai ketentuan domestik (PPh Pasal 26). Berikut
cuplikan pasalnya.

Pasal 10 PER-25/PJ/2018
(1) WPLN dapat meminta pengembalian kelebihan pemotongan dan/atau pemungutan pajak
terkait penerapan P3B yang disebabkan:
a. kesalahan penerapan P3B;
b. keterlambatan pemenuhan persyaratan administratif untuk menerapkan P3B setelah
terjadi pemotongan dan/atau pemungutan; atau
c. Persetujuan Bersama.
(2) …
(3) Keterlambatan pemenuhan persyaratan administratif untuk menerapkan P3B
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah keterlambatan penyampaian SKD oleh
WPLN setelah dilakukan pemotongan atau pemungutan pajak.

Penutup

Penerapan PER-25/PJ/2018 masih terhalang dengan kekuranglengkapan petunjuk teknis
dalam penyampaian SKD secara elektronik. Harapannya Dirjen segera menerbitkan petunjuk
teknisnya sehingga Wajib Pajak sebagai Pemotong Pajak sebagai kepastian hukum.
Terbitnya PER-25/PJ/2018 menyisahkan sebuah biaya kepatuhan yang tidak kecil bagi
Pemotong Pajak. Hal ini dikarenakan kewajiban pengecek kebenaran informasi dalam SKD
bukan merupakan perkara mudah seperti membalikkan telapak tangan.