Uncategorized

Setengah Persen Dongkrak Perekonomian

Selama kurun waktu empat tahun terakhir, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa
Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia telah menembus lebih dari sepuluh kuadriliun Rupiah. Bahkan pada akhir 2017 lalu, PDB Indonesia mencapai 13.588,8 triliun Rupiah. Dari jumlah tersebut, UMKM menyumbang 60,3% dari total PDB. Itu artinya dari 60 juta unit UMKM di Indonesia, rata-rata per unit menyumbang PDB sejumlah 136,567 juta per tahun.

Sementara itu, data penerimaan pajak UMKM justru menunjukkan adanya kontradiksi. Kontribusi
penerimaan UMKM dinilai masih menyumbang 2,2% dari total penerimaan PPh yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Selain itu, jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar baru mencapai 1,473 juta. Nilai tersebut hanya senilai 2,46% dari total UMKM yang terdata. Dibandingkan dengan nilai kontribusi terhadad terhadap PDB, nilai kontribusi UMKM terhadap pajak juga masih rendah. Padahal pada kurun waktu tersebut PPh Final 1% yang mengusung konsep kesederhanaan telah diaplikasikan sesuai dengan ketentuan PP 46 Tahun 2013.

Kemudian pada 22 Juni 2018, Pemerintah menurunkan tarif PPh Final yang awalnya dari 1% kini menjadi 0,5% melalui PP 23 Tahun 2018. Dengan skema tarif final dan tunggal yang sama, akankah perubahan kebijakan ini mampu membawa dampak yang positif bagi penerimaan pajak? Untuk tahap awal pelaksanaan, tentu saja efektivitas penurunan tarif PPh UMKM terhadap penerimaan pajak tidak akan bisa kita evaluasi. Namun, ada beberapa indikasi penting yang menunjukkan bahwa revisi kebijakan tersebut merupakan sebuah urgensi yang sangat penting.

Proporsi kontribusi UMKM terhadap PDB yang tinggi menunjukkan bahwa UMKM memegang
peranan vital dalam perekonomian Indonesia. Di samping itu, UMKM mampu menyerap hingga 97% tenaga kerja selama lima tahun terakhir. UMKM juga terbukti memiliki kemampuan resiliensi meskipun usaha besar mengalami perlambatan pertumbuhan. Cateris Paribus perhitungan kasar menunjukkan jika 60 juta pelaku UMKM taat terhadap pengenaan tarif setengah persen, maka dapat berkontribusi hingga Rp41 triliun terhadap penerimaan pajak. Padahal pada 2017 lalu, penerimaan UMKM baru mencapai Rp5,7 triliun meskipun tarif yang dikenakan lebih tinggi. Dengan kenaikan 7 kali lipat potensi penerimaan pajak, maka pelaku UMKM telah membantu pembiayaan perekonomian sebesar Rp6,1 triliun dan Rp600 miliar untuk infrastuktur yang pada akhirnya akan memberi dampak positif pada

iklim usaha UMKM.

Lebih detail lagi, dengan menggunakan model kepatuhan pajak James Alm (1992), penurunan
setengah persen tarif akan meningkatkan kepatuhan hingga 0,212 poin. Artinya, penurunan setengah persen tarif akan meningkatkan deklarasi pajak terutang hingga 21% atau minimal sebesar Rp6,84 Triliun. Saat ini tax ratio Indonesia dalam arti sempit baru mencapai 10,7%. Berdasarkan riset tersebut, bila seluruh UMKM taat pajak, maka tax ratio Indonesia mampu menguat sebesar 0,3%, atau dapat dikatakan tax ratio Indonesia dapat kembali mencapai angka 11% hingga 12%.

Penghematan Tarif UMKM

Melalui penurunan tarif sebesar setengah persen, pelaku usaha UMKM dapat menghemat 50% pajak
yang dibayar untuk pengadaan bahan baku dan barang modal. Pelaku usaha juga dapat menggunakan sisa keuntungan tersebut sebagai laba ditahan. Melalui teori pecking order trade-off, pelaku usaha UMKM akan memiiki kemampuan lebih dalam mengenai permodalan sehingga pembiayaaan melalui kredit dapat ditekan. Dengan struktur permodalan yang lebih mantap, diharapkan usaha mikro dapat berkembang menjadi usaha kecil, usaha kecil tumbuh menjadi usaha menengah, dan usaha menengah bisa tumbuh menjadi usaha besar. Bila pelaku usaha UMKM memilih untuk tidak taat, maka ia harus menanggung risiko atas kemungkinan untuk diperiksa. Dengan demikian pelaku UMKM harus memiliki dana cadangan untuk membayar sanksi atas ketidaktaatannnya terhadap ketentuan pemerintah jika tidak taat terhadap pemerintah. Dalam hal ini tentu saja memilih untuk taat terhadap PP 23 adalah pilihan terbaik.

PP 23 juga telah memotong jalur birokrasi seperti menggantikan SKB yang harus diajukan per jenis
PPh dengan surat keterangan sehingga akan menekan cost of compliance. Selain itu, adanya jangka waktu penggunaan tarif PPh final serta larangan untuk menggunakan kembali tarif final jika pernah melebihi batas 4,8 miliar setelah PP ini berlaku juga memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak UMKM.

Keuntungan Lebih Akurat dengan Pembukuan

PP 23 ini memang sempat mengundang perhatian atas keharusan menggunakan pembukuan bagi
UMKM setelah jangka waktu tertentu. Bagi pelaku usaha mikro, pembukuan dapat menjadi hal yang dirasa merepotkan. Di sisi lain, berdasarkan hasil riset menunjukkan bahwa performa usaha akan meningkat justru dengan adanya pembukuan yang baik (Bowen, 2009). Omset dan keuntungan akan tergambar lebih jelas bila pelaku usaha dapat membukukan transaksi secara akurat (Butler, 2009). Tentu saja hal ini sangat cocok untuk mendukung program pemerintah dalam mendorong pelaku UMKM untuk terus tumbuh dan belajar.

Namun, perlu adanya dukungan pemerintah berupa bimbingan terintegrasi dalam rangka Business Development Services (BDS). Selama ini peran tersebut dilakukan terpisah-pisah baik oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), BUMN, Himbara, dan berbagai pihak lain. Padahal program BDS meliputi seluruh kegiatan berupa bimbingan para pelaku UMKM mulai dari nol seperti pendaftaran usaha, pencarian ide, pembukuan, asistensi usaha hingga para pelaku usaha tersebut mampu mandiri dan meraih keuntungan yang tinggi. Tentu saja hal ini menjadi tidak efektif jika tidak dilaksanakan secara terintegrasi.

Oleh karena itu, diperlukan dukungan penuh dari para pelaku UMKM atas pilot project pemerintah
dalam melakukan binaan UMKM terintegrasi. Harapannya agar pelaku UMKM tersebut dapat meraih
keuntungan yang tinggi serta terus tumbuh. Selain itu, diperlukan juga sinergi dengan pihak pemerintah lain yang terlibat dalam pembentukan UMKM sehingga setiap proses yang harus dilalui oleh UMKM mulai dari pendaftaran dapat berjalan lancar dan mampu meningkatkan ease of doing business.
Di samping itu, aplikasi pembukuan UMKM yang mudah dipahami dan terintegrasi dalam sistem
administrasi perpajakan juga dibutuhkan. Dengan adanya aplikasi pembukuan yang seragam dari Direktorat Jenderal Pajak, maka prosedur akuntansi dan format laporan keuangan setiap pelaku UMKM dapat diseragamkan. Jika para pelaku UMKM telah memperoleh kemudahan dalam berusaha dan memperoleh keuntungan tinggi, maka penerimaan pajak akan meningkat, PDB tumbuh, dan pada akhirnya akan mendongkrak perekonomian Indonesia.

Dalam hal ini pemerintah sangat membutuhkan peran aktif para pelaku usaha UMKM untuk
mendukung program pemerintah. Sebagai pemegang kontribusi PDB tertinggi, kontribusi para pelaku UMKM atas pembayaran pajak tentu saja akan meningkatkan perekonomian kerakyatan Indonesia dari berbagai aspek. Keberadaan PP 23 tidak hanya memberi insentif dan kepastian hukum bagi para pelaku UMKM, namun juga dapat menjadi booster yang sangat efektif bagi perekonomian Indonesia.

Oleh: Rizmy Otlani Novastria
Praktisi Perpajakan