Uncategorized

Tax Planning PPN Bagi PKP Pembeli

Seperti halnya Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual/pemberi jasa, tax planning pun dilakukan oleh PKP pembeli/penerima jasa.

Berbeda dari PKP penjual yang lebih ditujukan terkait pemungutan pajak, pada PKP pembeli, tax planning lebih ditujukan pada optimalisasi pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan.

Adanya optimalisasi kredit pajak ini menjadi wajar karena PKP pembeli/penerima jasa memang harus membayar pajak kepada PKP penjual. Sehingga pengenaan PPN ini mau tidak mau harus dapat menjadi kredit pajak pada saat pelaporan SPT Masa.

Sebagaimana diketahui, pengenaan PPN di negara kita menganut mekanisme credit methode. PKP hanya akan menyetor pajak ke kas negara sebesar selisih PPN Keluaran dari PPN Masukan. Oleh karena itu, bila PKP saat bertransaksi berperan sebagai pembeli, maka adanya optimalisasi PPN Masukan ini menjadi wajib hukumnya.

Memulai Kegiatan Usaha


Tax planning dengan tujuan untuk optimalisasi PPN Masukan ini sebenarnya bisa dilakukan pada saat pengusaha baru memulai kegiatan. Syaratnya, pada saat akan membeli Barang Kena Pajak (BKP) atau memanfaatkan Jasa Kena Pajak (JKP) pengusaha tersebut sudah dikukuhkan sebagai PKP.

Mengacu pada ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf a dan huruf d Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan (stdd) UU Nomor 18 Tahun 2000 (UU PPN dan PPn BM), disebutkan bahwa pengusaha tidak dapat mengkreditkan PPN Masukan atas perolehan BKP/JKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean sebelum dikukuhkan sebagai PKP.

Baca Juga : Kursus Brevet Pajak AB & C Hemat Waktu Dan Hemat Biaya

Dengan kata lain, bila saat memulai usaha pengusaha ternyata belum mengukuhkan diri sebagai PKP, kesempatan untuk meminta kembali PPN Masukan yang dipungut PKP penjual, plus impor BKP atau pemanfaatan barang tidak berwujud dan JKP dari luar negeri menjadi hilang.

Umumnya pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP tersebut akan membebankan perolehan BKP/JKP ini beserta PPN Masukan sebagai biaya. PPN Masukan inilah yang nantinya menjadi pengurang penghasilan bruto pada saat penghitungan PPh badan/orang pribadi.

Membiayakan PPN Masukan

Adanya pembiayaan PPN Masukan bagi pengusaha yang baru memulai kegiatan usaha sebenarnya bukan tanpa tujuan. Dengan membebankan PPN Masukan yang diperoleh saat pra operasi, PKP pembeli terhindari dari kemungkinan SPT Masa PPN yang menunjukkan Lebih Bayar.

Sebagai informasi, adanya kelebihan pembayaran pajak—meski tidak diminta restitusi sekalipun—menjadi momok sebagai pemicu akan timbulnya pemeriksaan pajak dari pihak otoritas. Padahal, pemeriksaan pajak akan timbul jika PKP pembeli melakukan restitusi.

Oleh karena itu, dalam praktik, marak sekali PKP pembeli—baik yang baru memulai kegiatan operasi maupun yang sudah berjalan bertahun-tahun—memilih untuk membebankan PPN Masukan tersebut sebagai komponen biaya saat menghitung PPh badan/orang pribadi terutang.

Dua Varian Pembiayaan

Padahal bila ketentuan terkait pembiayaan PPN Masukan di PPh badan/orang pribadi ini dikupas lebih lanjut, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 membagi PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan menjadi dua varian.

  1. PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan karena secara substantif merupakan perolehan BKP yang secara nyata tidak dapat dikreditkan karena terdapat peristiwa yang mendekati ketentuan Pasal 9 ayat (8) UU PPN itu.
    Meski demikian, PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan menjadi tidak dapat dibiayakan di PPh badan/orang pribadi bila dibayar untuk: 1) perolehan BKP yang Faktur Pajak-nya cacat seperti dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f UU PPN; dan 2) pemanfaatan BKP tidak berwujud atau jasa dari luar negeri yang Faktur Pajak-nya cacat seperti diatur dalam Pasal 9 ayat (8) huruf g UU PPN, sepanjang tidak dapat dibuktikan bahwa Pajak Masukan tersebut benar-benar telah dibayar.

    Serta PPN Masukan berkenaan dengan pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak seperti diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU PPh.

  2. Pembebanan PPN Masukan sebagai biaya itu bisa dilakukan untuk pembayaran PPN terkait perolehan harta berwujud dan atau harta tidak berwujud serta biaya lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun terlebih dulu harus dikapitalisasi dengan pengeluaran/biaya tersebut dan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi.
    Dalam praktik, adanya pilihan untuk mengkreditkan PPN Masukan dengan PPN Keluaran terkait kewajiban PPN dan pembebanan sebagai biaya di PPh badan/orang pribadi kadangkala digeneralisir bisa dilakukan untuk semua PPN Masukan yang tidak dikreditkan. Padahal bila ditafsirkan secara gramatikal, penggunaan istilah ”Tidak Dapat Dikreditkan” dengan ”Tidak Dikreditkan” merupakan dua hal yang berbeda.

    Lalu apakah semua PPN Masukan yang tidak dikreditkan itu bisa dibebankan sebagai biaya di PPh badan/orang pribadi? Hal ini tentunya perlu disikapi secara hati-hati. PP Nomor 138 Tahun 2000 memang memberi batasan PPN Masukan yang bisa dibiayakan menjadi dua saja. Tapi sepanjang PPN Masukan itu tidak dikreditkan di SPT Masa PPN, maka sah-sah saja hal itu dibiayakan.

Kembali 100%
Lepas dari hal itu, PPN Masukan pada dasarnya merupakan nilai uang yang bisa menjadi fresh money jika diklaim ke negara. Dengan membiayakan PPN Masukan, PKP pembeli akan menderita kerugian berupa hilangnya kesempatan mendapat fresh money tersebut. Membebankan PPN Masukan sebagai biaya hanya akan menimbulkan tax saving sebesar tarif pajak dikalikan biayanya.

Dengan tarif pajak tertinggi sebesar 30% (untuk orang pribadi) atau 28% (untuk badan), maka tax saving yang didapat hanya 30% atau 28% dikalikan biaya kredit pajak. Sementara bila PPN Masukan tersebut dikreditkan, berarti tax saving adalah sebesar keseluruhan dari uang muka pajak (100%).

Sekali lagi, tujuan PKP untuk membiayakan PPN Masukan ini umumnya adalah untuk menghindari kelebihan pembayaran dalam SPT Masa PPN yang berpotensi untuk dilakukan tindakan pemeriksaan pajak.

Namun keinginan untuk terlepas dari pemeriksaan ternyata tidak selamanya benar. Untuk jangka pendek, bisa jadi kebijakan PKP pembeli cukup efektif. Namun, belum tentu di tahun-tahun berikutnya. Kalau tindakan pemeriksaan akhirnya dilakukan juga maka PKP harus rela kehilangan tax saving sebesar 70%.

Pengawasan Faktur Pajak

Optimalisasi pengkreditan PPN Masukan bisa juga dilakukan dengan lebih ketat mengawasi seluruh Faktur Pajak Standar yang diterima dari PKP penjual/pemberi jasa. Hindari menerima Faktur Pajak Standar yang tidak diisi sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN.

Adanya pengisian Faktur Pajak Standar yang cacat akan mengakibatkan Pajak Masukan yang tertera di dalamnya menjadi tidak dapat dikreditkan. Ini tentunya sanksi yang sangat berat bagi PKP pembeli/penerima jasa. Pasalnya, sanksi untuk PKP penjual/pemberi jasa hanya sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN-nya. Sementara bagi pembeli, akan kehilangan PPN Masukan sebesar 100%.

Untuk itu bila terjadi perubahan transaksi, segera meminta PKP penjual/pemberi jasa untuk melakukan penggantian Faktur Pajak Standar. Bila tidak, akan terjadi ketidaksinkronan pelaporan SPT Masa PPN antara PKP penjual/pemberi jasa dengan PKP pembeli/penerima jasa.

Manajemen Restitusi

Tax planning bagi PKP pembeli atau penerima jasa, tentunya harus mempertimbangkan kemungkinan adanya kelebihan pembayaran PPN.
Kelebihan pembayaran pajak ini terjadi jika PPN Masukan lebih besar dari PPN Keluaran. Pilihan PKP atas kelebihan bayar ini adalah, dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau direstitusi pada masa pajak yang bersangkutan.

Dalam hal terjadi kelebihan bayar PKP perlu menimbang-nimbang apakah akan melakukan kompensasi atau melakukan restitusi. Pertimbangan utama dalam menentukan pilihan tersebut adalah berkaitan dengan biaya pemeriksaan dan opportunity cost dari dana yang tertanam di negara.

Yang dimaksud dengan biaya pemeriksaan adalah biaya yang timbul karena pemeriksaan berkaitan dengan status lebih bayar, waktu, tenaga dan biaya yang harus dialokasikan selama proses pemeriksaan berlangsung. Sedangkan opportunity cost dapat tercermin dari tingkat bunga deposito yang berlaku. Jika opportunity cost lebih besar dibandingkan dengan biaya pemeriksaannya, maka PKP akan cenderung meminta restitusi.

Lepas dari hal itu, pertimbangan untuk melakukan restitusi atau tidak dapat dibedakan dalam beberapa variable. Pertama adalah pertimbangan tentang jumlah atau besarnya PPN yang lebih bayar tersebut. Makin besar PPN yang lebih bayar tersebut, maka sebaiknya permohonan restitusi dilakukan. Makin besar lebih bayar yang ada dalam SPT Masa PPN, maka akan makin besar opportunity cost yang hilang jika tidak direstitusi.

Kedua, terkait dengan kondisi keuangan perusahaan. Ini penting karena kondisi keuangan perusahaan ikut menentukan perlu tidaknya melakukan restitusi PPN. Jika perusahaan cukup banyak cashflow, maka kebutuhan akan restitusi juga akan menurun. Restitusi PPN merupakan salah satu sarana untuk mendapatkan cash inflow dari pada harus memperolehnya melalui kredit.

Ketiga, terkait dengan kesiapan untuk diperiksa. Melihat fakta yang ada, sebenarnya tidak semua perusahaan siap untuk diperiksa. Kesiapan menghadapi pemeriksaan pajak ini dapat dilihat dari kelengkapan dokumen yang mendukung transaksi perusahaan yang akan diaudit. Misalnya kelengkapan Faktur Pajak Masukan maupun Faktur Pajak Keluaran, pencatatan yang mendukung transaksi penjualan dan sebagainya.

Baca Juga : Kursus Brevet Pajak AB & C Hemat Waktu Dan Hemat Biaya

Kesiapan untuk diperiksa juga perlu dipertimbangkan dari sisi ada atau tidaknya personil yang akan menangani pemeriksaan secara langsung. Hal ini bisa dikaitkan dengan siklus pekerjaan di perusahaan masing-masing.

Pertimbangan keempat terkait dengan prediksi masa depan pembayaran PPN. Jika diprediksikan bahwa kelebihan PPN tersebut dapat dikompensasikan dengan PPN Keluaran yang akan terutang di masa yang datang, maka sebaiknya tidak perlu dimintakan restitusi. Oleh karena itu, kebijakan mengenai pembelian dan penjualan beserta pembayarannya menjadi penting agar tidak terjadi kelebihan bayar atau kekurangan bayar yang besar.

Contoh:

PT Sang Saca Merah adalah perusahaan di bidang perdagangan yang sudah dikukuhkan sebagai PKP. Pada 15 Agustus 2009, perusahaan tersebut melakukan penyerahan sebesar Rp5.000.000.000,00 dengan PPN Keluaran yang dipungut sebesar Rp500.000.000,00. Dalam masa tersebut, PT Sang Saca Merah sudah membayar PPN kepada para suplier-nya dengan nilai sebesar Rp700.000.000,00. Opsi yang bisa dipilih terkait kelebihan pembayaran pajak itu adalah sebagai berikut:

Jika PT Sang Saca Merah memilih untuk mengkreditkan PPN Masukan sebesar Rp700.000.000,00 maka pada tanggal 15 Oktober 2009 tidak perlu mengeluarkan uang untuk membayar PPN karena pada Masa Pajak Agustus 2009 perusahaan tersebut mengalami lebih bayar sebesar Rp200.000.000,00. Pada akhir Tahun Pajak 2009—abaikan KB/LB PPN di masa berikutnya—perusahaan tersebut memang terkesan membayar PPh lebih besar. Namun sebenarnya cash outflow perusahaan adalah sebesar Rp1.200.000.000,00.

Jika perusahaan tersebut membiayakan PPN Masukan di PPh badan, maka akan terlihat bahwa PPh badan terutang memang lebih kecil, yaitu sebesar Rp1.204.000.000,00. Padahal cash outflow yang dikeluarkan untuk membiayakan Pajak Masukan itu adalah sebesar Rp1.904.000.000,00.

Besaran cash outflow antara membiayakan atau mengkreditkan PPN Masukan ini akan terlihat sama seperti contoh di atas bila ternyata perusahaan memilih untuk mengkreditkan Pajak Masukannya sebagian saja sehingga PPN-nya menjadi nihil.

Baca Juga : Kursus Brevet Pajak AB & C Hemat Waktu Dan Hemat Biaya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *